Asahan_DetikONE, Pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan yang berada di UPTD SDN 010029 Perkebunan Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, senilai 1,3 M bersumber APBN dari Kementerian Pendidikan di duga terindikasi Korupsi, hal ini disampaikanDodi Antoni Ketua DPP. GEMMAKO ASAHAN kepada awak media di ruang kerja, Sabtu (13/09/25)
Selanjutnya Dodi mengatakan bahwa duga terbengkalai, dikerjakan asal jadi, dan berpotensi terjadi praktik mark up diduga banyak menggunakan barang bekas, hal ini di sampaikan Ketua DPP. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia (DPP. LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI), diruang kerja
Proyek bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah ini dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan total anggaran Rp1.367.022. 054. Ucap dodi
Dari penelusuran per tanggal 9 September 2025, tidak ditemukan keberadaan pelaksana P2SP, Kepala Sekolah, Pengawas, Konsultan, maupun PPTK di lokasi, yang tampak hanya pemborong dan para guru.
Dan saat di jkonfirmasi dengan pemborong mengatakan ' kepala sekolah nya aja bang dikonfirmasi ", sama halnya saat di konfirmasi dengan guru juga mengatakan " bahwa kepala sekolah sedang ngelihat orang sakit ", ini hanya untuk menghindar dari lembaga aja, jelas dodi
" meminta agar aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat, Unit Tipikor Polres Asahan, dan Kejaksaan Negeri Kisaran, segera turun ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan" , ungkap dodi
“Pelaksana P2SP harus diperiksa. Indikasi mark up sangat kuat, mulai dari penggunaan material, pembayaran tenaga kerja, hingga kualitas bangunan. Lebih baik mencegah sejak dini daripada menunggu kerugian negara terjadi,” jelas Dodi,
proyek dengan nilai sebesar Rp1,3 miliar seharusnya mendapatkan pengawasan ketat. Ia menduga ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dari proyek tersebut, ucap dodi
“Jangan sampai proyek sebesar ini dianggap sepele. Kami menduga ada permainan dari berbagai pihak. GEMMAKO akan terus mengawasi hingga tuntas. Kami juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta memantau dan melaporkan bila ada indikasi penyimpangan,” tegasnya.
DPP LSM GEMMAKO menegaskan, keterbukaan informasi publik harus ditegakkan agar masyarakat mengetahui secara jelas penggunaan dana APBN yang semestinya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa pengawasan yang baik, proyek ini berpotensi menjadi ladang korupsi.
Kini, sorotan publik mengarah pada P2SP, pengawas, konsultan, PPTK proyek, hingga kepala sekolah yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum diminta segera bertindak untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara., tutup dodi (TIM)